Resistensi atau penolakan penerapan sebuah tekologi baru, akan selalu muncul kapan dan dimanapun. Begitu juga halnya dengan aplikasi teknologi system kandang tertutup yang lebih dikenal sebutannya Closed House (CH) di Indonesia. Meskipun sebenarnya teknologi “Tempat untuk Memelihara Ayam” itu bukanlah benar-benar teknologi baru, oleh karena di beberapa negara yang tergolong maju, teknologi itu sudah lama ditemukan dan juga diaplikasikan.
Adalah hal yang wajar jika resistensi itu muncul. Namun akan menjadi tidak wajar jika resistensi itu menimbulkan komplikasi dan dampak buruk terhadap kemajuan industri perunggasan itu sendiri. Sejarah telah mencatat, bahwa proses adopsi atau penyerapan dan kemudian aplikasi sebuah teknologi dalam masyarakat selalu harus membutuhkan waktu. Jangka waktu proses adopsi dan aplikasi sebuah teknologi menjadi ukuran kemajuan peradaban dan kesejahteraan sebuah bangsa. Jika secara cepat maka jelas memberikan indikasi nyata akan kemajuan dan kesejahteraan bangsa itu. Dengan catatan proses itu berjalan tanpa pemaksaan dan di kemudian hari tidak melahirkan dampak buruk bagi kemajuan dan peradaban bangsa itu.
Closed House sebagai teknologi yang sebenarnya juga sudah relatif lama diperkenalkan di Indonesia, namun adopsinya memang agak lambat dan tersendat merupakan tantangan Closed House di Indonesia. Hal ini tentu saja terkait erat dengan tingkat kesejahteraan penduduk bangsa ini dan masih murahnya ongkos tenaga kerja. Selain itu, relatif mahalnya teknologi Closed House pada saat itu. Meski demikian, pada akhir-akhir ini harus diakui “dobrakan” dari sebuah perusahaan perunggasan terintegrasi, telah mampu mendorong dengan cepat aplikasi teknologi Closed House dalam perunggasan Indonesia.
Pemerintah terutama Pemerintah Daerah (Pemda), pada umumnya meski sudah mempunyai Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang dan WiLayah (RTRW), namun dalam implementasinya kurang konsisten. Buktinya terjadi banyak penggusuran kandang karena desakan warga pemukiman, padahal peternakan berdiri jauh lebih lama sebelum ada pemukiman.
Tidak bisa dipungkiri dan harus diberikan acungan kedua jempol, bahwa dobrakan yang awalnya bersifat internal itu, ternyata telah mampu merangsang pihak luar (peternak mandiri dan perusahaan integrasi lainnya) untuk ikut juga menerapkan teknologi Closed House itu. Hanya sayangnya memang harus berhadapan dan menemui batu sandungan. Jika tidak diantisipasi dengan tepat akan kembali lagi ke kandang konvensional (sistem kandang terbuka), inilah salah satu tantangan Closed House di Indonesia.
Ada banyak hal yang membuat proses kemajuan dan aplikasi teknologi Closed House di Indonesia menjadi stagnan bahkan bisa berbalik menjadi kemunduran (set back). Setidaknya menurut Ir Dhanang Purwantoro ada dua faktor penting yang menyebabkan proses adopsinya bergerak lambat, cepat dan bahkan mungkin stagnan. Dua hal itu adalah pertama, kesiapan pemerintah sebagai regulator/ pembuat peraturan perundangan dan kebijakan. Dan yang kedua adalah pihak pelaku usaha itu sendiri.
Pemerintah terutama pemerintah daerah (Pemda), pada umumnya meski sudah mempunyai Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), namun dalam implementasinya kurang konsisten. Bahkan bisa menjadi tidak efektif berlaku jika masyarakat dalam bentuk massa melakukan penuntutan atas aturan itu.
Bersambung…
